Commons Sight – Tokoh pengusaha dan motivator Ary Ginanjar kembali menyuarakan pentingnya transparansi dalam industri produk halal. Dalam sebuah forum bisnis nasional, ia menekankan perlunya edukasi dan pengawasan yang konsisten terhadap pelabelan produk halal. Menurutnya, kepercayaan masyarakat terhadaphalal sangat tinggi. Namun, kepercayaan itu bisa runtuh jika terjadi penyalahgunaan. Ary mendorong semua pelaku usaha, khususnya UMKM, untuk memahami proses sertifikasi halal secara menyeluruh. Ia juga meminta lembaga sertifikasi untuk lebih aktif memberikan informasi terbuka kepada publik. Menurut Ary, keterbukaan ini penting agar konsumen merasa aman dan tidak tertipu dengan label semata.
“Baca Juga : Ahli Sarankan 5 Minuman Ini untuk Jantung Sehat”
Salah satu hal yang disorot Ary Ginanjar adalah pentingnya ketertelusuran proses produksi. Ia menyebut bahwa produk halal tidak cukup hanya mendapat label, tapi harus bisa dibuktikan secara menyeluruh. Mulai dari bahan baku, proses pengolahan, hingga distribusi, semua harus memenuhi standar. Ary menegaskan perlunya dokumentasi yang rapi dan terbuka dari pelaku usaha. Transparansi ini akan membangun kepercayaan jangka panjang dengan konsumen. Selain itu, ia juga mendorong pelaku usaha untuk melakukan audit internal secara berkala. Tujuannya agar mereka tahu titik lemah yang perlu diperbaiki. Semua ini menjadi pondasi penting dalam menjamin kehalalan produk secara konsisten.
Ary Ginanjar menyoroti peran penting UMKM dalam ekosistem halal nasional. Ia mengatakan bahwa sebagian besar pelaku usaha di Indonesia berasal dari sektor UMKM. Maka, literasi halal harus diperkuat di level ini. Ary menyarankan agar pemerintah memberikan lebih banyak pelatihan mengenai sertifikasi halal. Pelatihan tidak hanya fokus pada syarat formal, tapi juga menyentuh nilai-nilai moral dan tanggung jawab sosial. UMKM yang sadar pentingnya kehalalan produk akan lebih mudah diterima pasar. Terutama di era digital saat ini, konsumen semakin selektif dalam memilih produk. Maka, UMKM wajib memperkuat citra dan kualitas produknya lewat edukasi halal.
“Simak juga: Hollyland Luncurkan Cosmo C2, Perangkat Transmisi Video Tanpa Kabel Terbaru”
Menurut Ary, regulasi tentang produk halal sering kali sulit dipahami oleh pelaku usaha. Terutama mereka yang baru memulai dan belum familiar dengan dunia sertifikasi. Ia mengusulkan adanya platform digital khusus yang berisi panduan praktis tentang halal. Platform ini juga sebaiknya menyediakan layanan konsultasi daring dengan pakar sertifikasi. Ary menegaskan bahwa akses informasi adalah salah satu bentuk transparansi yang paling nyata. Ketika pelaku usaha tahu apa yang harus dilakukan, maka prosesnya akan lebih efisien. Regulasi yang jelas dan mudah diakses akan menghindarkan praktik abu-abu dalam produksi. Hal ini akan menguntungkan semua pihak, termasuk konsumen.
Ary juga menggarisbawahi pentingnya kerja sama antara pelaku industri dan lembaga sertifikasi halal. Ia menyarankan agar lembaga seperti BPJPH lebih aktif menggandeng asosiasi industri dan komunitas bisnis. Tujuannya agar proses sertifikasi bisa lebih cepat dan akurat. Ary juga menyarankan model audit bersama yang bisa dilakukan secara berkala. Dengan begitu, pelaku usaha tidak merasa terbebani secara administratif. Kolaborasi ini juga membuka ruang untuk diskusi dan pembelajaran dua arah. Lembaga sertifikasi pun bisa mendapatkan masukan lapangan secara langsung. Sinergi seperti ini akan mempercepat terwujudnya ekosistem halal yang profesional dan akuntabel.
Sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar di pasar halal global. Namun, Ary mengingatkan bahwa potensi ini bisa hilang jika tidak dijaga dengan baik. Transparansi dan integritas menjadi modal utama untuk bersaing secara internasional. Ary mengajak pelaku usaha untuk melihat halal bukan sekadar kewajiban, tapi juga nilai jual. Produk yang memenuhi standar halal global akan lebih mudah diterima di pasar luar negeri. Apalagi kini banyak negara non-Muslim yang mulai membuka pasar halal. Oleh karena itu, Indonesia harus memperkuat sistem sertifikasi dan pengawasan. Reputasi halal Indonesia bisa menjadi aset ekonomi sekaligus diplomasi budaya.
