Commons Sight – Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyoroti pentingnya literasi keuangan digital di kalangan pengantar kerja di Indonesia. Dalam sebuah acara yang diselenggarakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan, Ida mengajak para pengantar kerja untuk lebih melek terhadap sistem keuangan digital yang saat ini terus berkembang pesat. Menurutnya, penguasaan terhadap teknologi finansial bukan hanya penting bagi tenaga kerja yang akan ditempatkan, tetapi juga bagi pengantar kerja sebagai fasilitator proses tersebut. Hal ini mengingat peran pengantar kerja sangat vital dalam menjembatani pencari kerja dan dunia industri yang semakin terdigitalisasi.
Alasan Literasi Digital Dianggap Mendesak
Perkembangan teknologi di sektor keuangan memunculkan tantangan dan peluang baru bagi dunia ketenagakerjaan. Banyak perusahaan kini menggunakan sistem pembayaran digital, aplikasi keuangan, serta platform online untuk administrasi tenaga kerja. Jika pengantar kerja tidak memahami teknologi ini, mereka akan kesulitan mengikuti proses perekrutan modern. Oleh karena itu, kemampuan memahami dan menggunakan aplikasi finansial seperti e-wallet, e-banking, hingga sistem payroll digital menjadi sangat krusial. Ida menekankan bahwa literasi ini harus dijadikan sebagai keterampilan dasar. Tidak berbeda pentingnya dengan keterampilan komunikasi atau administratif yang selama ini dianggap utama oleh para pengantar kerja.
“Baca Juga : Moto Book 60: Inovasi Laptop Pertama dari Motorola yang Siap Memikat Pasar”
Langkah Nyata dari Menteri Ketenagakerjaan
Menteri Ketenagakerjaan tidak tinggal diam melihat kondisi ini. Dalam beberapa bulan terakhir, pihaknya telah menggelar pelatihan keuangan digital untuk pengantar kerja di berbagai daerah. Pelatihan ini dirancang agar pengantar kerja mampu memahami konsep dasar keuangan digital, mengoperasikan aplikasi pendukung, serta memahami aspek keamanan data. Selain pelatihan langsung, Kemnaker juga mengembangkan modul daring agar pelatihan dapat diakses kapan saja. Dengan cara ini, jangkauan pembelajaran bisa lebih luas dan fleksibel. Kementerian menargetkan ribuan pengantar kerja bisa tersertifikasi dalam keuangan digital sebelum akhir tahun ini. Hal ini dianggap sebagai langkah strategis dalam menghadapi perubahan lanskap ketenagakerjaan global.
Tantangan Implementasi di Lapangan
Meski kebijakan ini terdengar menjanjikan, pelaksanaannya di lapangan tidak sepenuhnya mulus. Masih banyak pengantar kerja yang belum terbiasa dengan teknologi. Beberapa bahkan tidak memiliki perangkat yang memadai untuk mengikuti pelatihan daring. Belum lagi keterbatasan jaringan internet di daerah-daerah tertentu. Selain itu, sebagian pengantar kerja yang sudah lama bekerja merasa enggan mengikuti pelatihan baru. Mereka cenderung mengandalkan metode lama yang dianggap lebih praktis. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih personal dan persuasif diperlukan untuk mendorong partisipasi. Pemerintah daerah juga diminta aktif mendorong para pengantar kerja di wilayahnya untuk segera mengikuti program literasi digital ini.
“Simak juga: Gaya Hidup Minimalis, Bagaimana Rasanya? Ini Kesaksian Mereka”
Sinergi dengan Dunia Usaha dan Platform Teknologi
Untuk memperkuat inisiatif ini, Kemnaker bekerja sama dengan berbagai pihak. Beberapa platform teknologi keuangan turut dilibatkan dalam proses pelatihan. Mereka memberikan demo aplikasi dan simulasi penggunaan sistem pembayaran digital yang umum digunakan perusahaan. Di sisi lain, perusahaan pengguna jasa pengantar kerja juga diharapkan ikut memberi umpan balik. Masukan dari pengguna akhir sangat dibutuhkan agar pelatihan ini sesuai dengan kebutuhan lapangan. Kolaborasi ini menjadi contoh sinergi antara pemerintah dan dunia usaha dalam meningkatkan kualitas SDM. Selain itu, adanya keterlibatan swasta juga diharapkan mempercepat adaptasi terhadap perubahan digital yang tak terhindarkan di sektor tenaga kerja.
Dampak Positif bagi Kualitas Layanan
Peningkatan pemahaman keuangan digital bukan hanya akan menguntungkan pengantar kerja. Tetapi juga akan berdampak langsung pada kualitas layanan yang mereka berikan kepada pencari kerja. Proses administrasi akan menjadi lebih cepat dan akurat. Informasi tentang hak dan kewajiban pekerja bisa disampaikan dengan lebih jelas karena berbasis sistem yang terstruktur. Selain itu, pengantar kerja dapat lebih sigap dalam menghadapi kasus-kasus terkait ketenagakerjaan yang melibatkan pembayaran atau kompensasi digital. Dengan demikian, pengantar kerja bisa menjadi aktor penting dalam menciptakan ketenagakerjaan yang transparan, efisien, dan sesuai dengan perkembangan zaman.
