Commons Sight – Suasana serius menyelimuti Gedung Divisi Profesi dan Pengamanan Polri di Jakarta Selatan pada Selasa, 17 November 2026. Inspektur Jenderal Polisi Eko Hadi Santoso menjalani sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri terkait dugaan keterlibatannya dalam kasus penyadapan ilegal terhadap nomor telepon Presiden Prabowo Subianto. Persidangan berlangsung secara tertutup sejak pukul 09.09 WIB. Meski masyarakat tidak dapat mengikuti jalannya pemeriksaan secara langsung, rekaman yang dibagikan Divisi Humas Polri memperlihatkan sejumlah momen penting. Eko Hadi memasuki ruangan dengan mengenakan seragam dinas berwarna cokelat dan pangkat bintang dua. Dua personel Propam mendampinginya menuju tempat persidangan. Peristiwa tersebut menarik perhatian karena menyangkut dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh seorang perwira tinggi kepolisian. Selain itu, kasus ini berkaitan dengan perlindungan komunikasi pejabat negara. Oleh karena itu, proses pemeriksaan menjadi perhatian publik yang menantikan kejelasan fakta, pertanggungjawaban, serta langkah institusi dalam menangani dugaan pelanggaran tersebut.
Momen Irjen Eko Hadi Menghormat kepada Pimpinan Majelis Etik
Rekaman persidangan memperlihatkan Irjen Eko Hadi Santoso memasuki ruangan setelah anggota majelis menempati kursi masing-masing. Ia mengenakan Pakaian Dinas Harian berlengan pendek dengan tanda pangkat inspektur jenderal di pundaknya. Dalam salah satu momen, Eko terlihat memberikan penghormatan kepada pimpinan majelis, Komisaris Jenderal Polisi Hendro Pandowo. Setelah itu, ia menempati kursi yang disediakan untuk menjalani pemeriksaan etik. Suasana persidangan tampak formal dengan seluruh anggota majelis mengenakan Pakaian Dinas Upacara IV. Eko juga terlihat berbicara kepada majelis, meskipun isi pembicaraannya tidak terdengar dalam rekaman yang dibagikan. Pada kesempatan lain, ia tampak menundukkan kepala sambil membaca dokumen yang dibawanya. Namun, gestur tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan pengakuan ataupun kesalahan. Sebaliknya, setiap pernyataan dan dokumen harus dinilai melalui mekanisme pemeriksaan yang berlaku. Rangkaian momen ini memperlihatkan berlangsungnya proses etik terhadap seorang perwira tinggi dalam lingkungan kepolisian.
Baca Juga : Jepang Ajak ASEAN Simpan Cadangan Minyak Bersama, Strategi Baru Hadapi Ancaman Krisis Energi
Lima Perwira Tinggi Polri Duduk sebagai Majelis Pemeriksa
Sidang etik Irjen Eko Hadi melibatkan lima perwira tinggi kepolisian yang bertugas memeriksa dugaan pelanggaran profesi. Komisaris Jenderal Polisi Hendro Pandowo memimpin majelis tersebut. Sementara itu, empat anggota lainnya terdiri atas Irjen Agus Dwi Hermawan, Irjen Untung Widiatmoko, Irjen Arie Ardian Rishadi, dan Irjen Toni Ariadi Efendi. Kehadiran para perwira tinggi tersebut menunjukkan bahwa pemeriksaan berlangsung melalui struktur resmi Komisi Kode Etik Profesi Polri. Dalam proses seperti ini, majelis memiliki tanggung jawab menilai dugaan pelanggaran berdasarkan keterangan, dokumen, dan bukti yang diperiksa. Selain itu, pemeriksaan harus memberikan kesempatan kepada pihak terperiksa untuk menyampaikan penjelasan sesuai ketentuan yang berlaku. Meski sidang berlangsung tertutup, transparansi mengenai hasil pemeriksaan tetap menjadi perhatian masyarakat. Publik tentu membutuhkan informasi yang jelas mengenai perkembangan perkara tanpa mengabaikan hak pihak yang menjalani pemeriksaan. Karena itu, ketelitian majelis sangat penting dalam menjaga kredibilitas proses penegakan disiplin dan etika kepolisian.
Dugaan Penyalahgunaan Wewenang Menjadi Fokus Pemeriksaan Etik
Perkara yang menyeret Irjen Eko Hadi tidak hanya berkaitan dengan dugaan penyadapan ilegal. Menurut Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, pemeriksaan juga mencakup dugaan penyalahgunaan kewenangan dan tindakan yang tidak sesuai prosedur. Selain itu, penyidik etik menyoroti dugaan permufakatan untuk melakukan akses ilegal terhadap sistem yang berkaitan dengan kegiatan operasional kepolisian. Dugaan tersebut berhubungan dengan pemanfaatan akses pada Bagian Monitoring Biro Operasi dan Pengendalian Operasional Bareskrim Polri. Eko sebelumnya pernah menjabat sebagai kepala bagian maupun pelaksana tugas pada unit tersebut. Namun, riwayat jabatan saja tidak membuktikan bahwa seseorang melakukan pelanggaran. Majelis tetap perlu menilai apakah terdapat tindakan yang melampaui kewenangan atau bertentangan dengan aturan. Kasus ini sekaligus memperlihatkan pentingnya pengawasan terhadap penggunaan akses informasi sensitif. Tanpa pengendalian yang memadai, kewenangan teknis berpotensi disalahgunakan dan menimbulkan persoalan hukum maupun etika yang serius.
Baca Juga : Kapal Pesiar American Heritage Terbalik Setelah Ditabrak Tanker
Aturan Kode Etik Polri Menjadi Dasar Penilaian Dugaan Pelanggaran
Dalam pemeriksaan tersebut, Polri menggunakan sejumlah ketentuan sebagai dasar penilaian terhadap dugaan pelanggaran Irjen Eko Hadi Santoso. Salah satunya adalah Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri. Ketentuan tersebut dikaitkan dengan sejumlah aturan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 mengenai Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Melalui dasar hukum tersebut, majelis akan menilai apakah tindakan yang dipersoalkan memenuhi unsur pelanggaran etik. Namun, pemeriksaan etik perlu dibedakan dari proses pidana karena keduanya memiliki mekanisme serta konsekuensi hukum tersendiri. Oleh sebab itu, hasil sidang tidak boleh disimpulkan sebelum keputusan resmi diumumkan. Bagi masyarakat, kejelasan penerapan aturan menjadi hal penting untuk memastikan penanganan perkara berjalan secara objektif. Terlebih, kasus ini melibatkan pejabat berpangkat tinggi sehingga proses pemeriksaan berpotensi menjadi tolok ukur konsistensi penegakan aturan internal kepolisian.
Polri Tegaskan Tidak Ada Perlakuan Istimewa bagi Anggota Berpangkat Tinggi
Di tengah perhatian masyarakat terhadap persidangan Irjen Eko Hadi, Polri menegaskan komitmennya menerapkan prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum. Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan bahwa setiap anggota kepolisian memiliki tanggung jawab yang sama terhadap aturan, tanpa memandang pangkat maupun jabatan. Pernyataan tersebut menjadi penting karena perkara ini melibatkan seorang perwira tinggi dengan pengalaman panjang dalam institusi. Selain itu, Polri menegaskan bahwa proses penegakan aturan internal tidak boleh memberikan ruang bagi impunitas atau perlakuan istimewa. Meski demikian, komitmen tersebut perlu tercermin dalam pemeriksaan yang objektif, transparansi hasil, dan penerapan sanksi sesuai temuan majelis. Publik juga perlu membedakan dugaan pelanggaran dari kesalahan yang telah terbukti. Dengan demikian, asas praduga tak bersalah tetap harus dihormati selama proses berlangsung. Penanganan perkara secara profesional dapat membantu menjaga kepercayaan masyarakat terhadap integritas lembaga kepolisian dan mekanisme pengawasannya.
Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo Menguji Kepercayaan Publik terhadap Polri
Perhatian terhadap sidang etik Irjen Eko Hadi semakin besar karena perkara yang diperiksa berkaitan dengan dugaan penyadapan komunikasi Presiden Prabowo Subianto. Isu tersebut menyentuh persoalan keamanan informasi, kewenangan aparat, dan tanggung jawab institusi dalam melindungi komunikasi yang bersifat sensitif. Karena itu, masyarakat memiliki kepentingan untuk mengetahui bagaimana dugaan pelanggaran diperiksa serta langkah pencegahan yang akan dilakukan. Namun, informasi yang tersedia belum dapat menjelaskan seluruh rangkaian peristiwa maupun menentukan tanggung jawab setiap pihak. Pemeriksaan lanjutan dan keputusan resmi tetap diperlukan untuk memberikan kepastian. Selain menilai dugaan tindakan individu, kasus ini dapat menjadi momentum untuk mengevaluasi pengawasan akses terhadap sistem internal kepolisian. Pengendalian yang ketat, pencatatan aktivitas, dan mekanisme audit merupakan langkah penting untuk mengurangi risiko penyalahgunaan. Pada akhirnya, kepercayaan publik sangat bergantung pada konsistensi institusi dalam menjalankan proses pemeriksaan yang adil, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan.